Tangkapan layar – Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PAN Muhammad Hatta yang meminta Kementerian Pariwisata memperkuat promosi wisata ke kancah global dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti/am.
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah anggota dari Komisi VII DPR meminta Kementerian Pariwisata untuk lebih memperkuat promosi pariwisata secara global dan tak ragu meminta tambahan anggaran untuk program tersebut.
"Dari apa yang ibu ajukan, saya enggak lihat ibu ini serius untuk promosi, promosi kita kurang ibu. Kita harus lihat negara-negara lain," Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PAN Muhammad Hatta dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Jakarta, Rabu.
Hatta menyarankan Kementerian Pariwisata untuk menggelontorkan dana lebih pada program promosi. Salah satunya dapat dilakukan dengan meminta bantuan pemengaruh baik dari luar maupun dalam negeri untuk memperkenalkan keindahan Indonesia.
Langkah ini dinilai dapat membantu pariwisata di Indonesia dapat naik kelas.
"Ketika industri pariwisata ini bertahan, besar, otomatis yang diuntungkan negara juga dari devisa yang masuk ke negara, begitu. Jadi saya kira itu perlu ditekan lagi," ujar dia.
Baca juga: DPR segera tuntaskan RUU Kepariwisataan setelah sempat tertunda
Hatta menekankan Komisi VII DPR akan terus memperjuangkan program-program baik yang dijalankan oleh kementerian-kementerian yang menjadi mitra. Oleh karenanya, Menteri Pariwisata diminta tidak perlu ragu jika ingin mengajukan tambahan anggaran, terutama untuk promosi pariwisata.
Terlebih banyak program milik Kementerian Pariwisata seperti Desa Wisata dan Gerakan Wisata Bersih (GWB) yang dinilai cukup berkualitas dan memerlukan suntikan dana agar pelaksanaan di lapangan dapat maksimal.
"Kami berkomitmen di Komisi VII ini akan memperjuangkan semua mitra kami, ibu. Jadi kita akan bertahan, bagaimana mitra-mitra kita ini juga kuat," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Nasdem, Rico Sia, sepakat bahwa dana anggaran bagi Kementerian Pariwisata tergolong kecil dan perlu mengajukan tambahan biaya.
"Saya menganggap bahwa (dana anggaran kementerian) masih ada kekurangan seperti yang disampaikan oleh teman-teman," ucap Rico.
Ia mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah memiliki Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sayangnya, hal tersebut tidak dimasukkan dalam program yang dijabarkan oleh Kementerian Pariwisata.
"Mohon dipikirkan itu sebagai nanti tambahan anggaran, karena promosi wisata ini di mana-mana sangat dibutuhkan dan sangat besar untuk mencapai hasil yang lebih besar. Jadi kalau memang dia tidak ada, apa yang mau kita capai yang lebih besar tadi? Kalau memang standarnya hanya rendah-rendah saja, tentunya ya kecil-kecil saja yang diharapkan," kata dia.
Baca juga: Menepis "travel warning", menjaga citra pariwisata Indonesia
Baca juga: Menjaga pariwisata Indonesia tetap aman dan menarik
Pewarta: Hreeloita Dharma ShantiEditor: Indriani Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.